Luwuk.today, Banggai – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Banggai menggelar Seminar Akhir Kajian Penyusunan Roadmap Potensi Perkebunan Kelapa, Selasa (25/11/2025), di Ruang Rapat Kantor BRIDA, Jalan Imam Bonjol, Luwuk.
Kegiatan ini merupakan kerja sama strategis antara Pemerintah Kabupaten Banggai melalui BRIDA dengan Universitas Brawijaya Malang.
Kelapa telah menjadi identitas dan komoditas utama masyarakat Banggai selama puluhan tahun. Berkat upaya BRIDA, Kelapa Babasal kini resmi terdaftar sebagai produk Indikasi Geografis (IG) oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sehingga membuka peluang besar dalam pengembangan nilai tambah, pemasaran, dan investasi sektor perkebunan kelapa.
Mewakili Bupati Banggai, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Mujiono, SH., MH membuka secara resmi seminar tersebut.
“Seminar ini menjadi langkah awal yang sistematis untuk menyusun roadmap pembangunan kelapa yang terarah, terukur, dan berbasis data ilmiah. Kita ingin program pembangunan ini berpijak pada riset dan inovasi,” ujar Mujiono.
Lebih lanjut, Mujiono menyampaikan pesan Bupati Banggai Ir. H. Amirudin bahwa roadmap ini harus mampu mendorong transformasi sektor perkebunan menjadi sektor perekonomian yang tangguh, modern, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Bupati juga mengajak seluruh pemangku kepentingan—instansi teknis, peneliti, akademisi, pelaku usaha, hingga petani kelapa—untuk aktif berpartisipasi memberikan masukan, gagasan, dan pengalaman lapangan.
“Dengan kolaborasi semua pihak, kita harapkan roadmap ini menjadi dokumen yang kuat, realistis, dan dapat menjadi acuan pengambilan kebijakan yang tepat serta strategis dalam pengembangan perkebunan kelapa di Kabupaten Banggai,” tandas Mujiono.
Seminar dihadiri Kepala BRIDA Banggai, tim peneliti Universitas Brawijaya, kepala OPD terkait, perwakilan perguruan tinggi, asosiasi petani, serta pelaku usaha pengolahan kelapa. Hasil akhir roadmap ini direncanakan akan diserahkan kepada Bupati Banggai pada awal Desember 2025 untuk ditetapkan sebagai dokumen resmi pembangunan sektor perkebunan kelapa Kabupaten Banggai.
