BULOG Dukung Penuh Arahan Presiden Prabowo untuk Kedaulatan Pangan Nasional

Luwuk.today, Jakarta – Perum BULOG menegaskan komitmennya untuk mendukung arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 20 Oktober 2025. Presiden menekankan bahwa produksi pangan, distribusi pangan, serta pengelolaan air dan energi merupakan pilar fundamental kekuatan bangsa dan menjadi prioritas utama pemerintahan.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengumumkan capaian bersejarah di sektor pangan nasional. Produksi pangan mencapai level tertinggi sepanjang sejarah hingga Oktober 2025, menandai keberhasilan signifikan di tahun pertama pemerintahannya. Cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola BULOG mencapai rekor tertinggi sebesar 4,2 juta ton pada Juni 2025, angka terbesar dalam sejarah Indonesia. Capaian ini mencerminkan keberhasilan program peningkatan produksi dan efisiensi distribusi pangan.
Presiden juga memuji sektor pertanian nasional yang berhasil mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target empat tahun, yakni hanya dalam satu tahun. Ia menyoroti tantangan ke depan, seperti cetak sawah baru, pembangunan infrastruktur logistik pangan, dan penguatan rantai nilai pertanian dari hulu ke hilir.
Peran Strategis BULOG
Sebagai BUMN Pangan yang mendapat mandat langsung dari pemerintah, BULOG memainkan peran kunci dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga pangan nasional. BULOG menjalankan sejumlah program strategis, antara lain:
- Pengelolaan cadangan pangan pokok, terutama beras dan jagung pakan, untuk memastikan pasokan mencukupi di seluruh wilayah Indonesia.
- Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk melindungi produsen dan konsumen dari fluktuasi harga.
- Penyaluran Bantuan Pangan beras sebagai jaring pengaman sosial sekaligus stimulus ekonomi.
- Modernisasi logistik pangan, termasuk pembangunan gudang penyimpanan modern dan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem rantai pasok nasional.
Langkah Konkret Menindaklanjuti Arahan Presiden
Menanggapi arahan Presiden, BULOG telah menyiapkan langkah strategis sebagai berikut:
- Menjaga stok beras nasional: BULOG memastikan cadangan beras pemerintah tersedia dan terdistribusi merata, termasuk ke daerah tertinggal dan perbatasan.
- Penyerapan gabah sesuai HPP: Dengan kebijakan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen menjadi Rp6.500/kg, BULOG memperkuat serapan gabah petani untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kebijakan ini turut mendongkrak Nilai Tukar Petani (NTP) hingga 123, rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
- Penguatan infrastruktur pangan: BULOG akan membangun infrastruktur logistik di 100 titik strategis dengan gudang modern, digitalisasi pemantauan stok, dan integrasi jaringan distribusi antardaerah.
- Dukungan cetak sawah baru: BULOG berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah untuk mendukung pencetakan 480.000 hektare sawah baru guna memperkuat kemandirian pangan.
- Kolaborasi lintas sektor: BULOG memperluas kerja sama dengan petani, gapoktan, koperasi, UMKM, BUMDes, BUMN Pangan, TNI/Polri, dan pemerintah daerah untuk mempercepat penyerapan hasil panen dan memperluas distribusi pangan.
Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan, “Arahan Presiden Prabowo memberikan arah yang jelas bahwa kedaulatan pangan adalah kunci kemandirian bangsa. BULOG siap menjadi garda terdepan untuk menjaga stok, menstabilkan harga, dan memperkuat infrastruktur pangan demi akses pangan yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat.”
BULOG menyambut tanggung jawab besar ini dan optimistis bahwa sinergi lintas lembaga, integrasi hulu-hilir, serta dukungan pemangku kepentingan akan mewujudkan visi Indonesia yang mandiri dan berdaulat pangan. Sejalan dengan pesan Presiden, “Produksi, distribusi, dan pengelolaan air serta energi adalah fondasi kekuatan bangsa.”
BULOG mengajak seluruh pihak, dari petani hingga masyarakat luas, untuk bersama-sama menjaga ketahanan pangan nasional sebagai pilar kesejahteraan rakyat dan kedaulatan negara.



