Luwuk.today, SINJAI–Ulama dan aktivis pejuang kemerdekaan Palestina, Ustaz Bachtiar Nasir (UBN), menegaskan bahwa penderitaan rakyat Gaza bukan semata karena kelaparan, tetapi karena mereka sengaja dilaparkan. Menurutnya, situasi di Gaza merupakan hasil dari blokade sistematis yang melibatkan banyak pihak, termasuk Israel, Mesir. Bahkan sebagian dunia Islam sendiri.
“Gaza itu tidak kelaparan. Gaza dilaparkan. Makanan numpuk di Mesir. Tapi Gaza diblokade,” ujar UBN kepada para tokoh pada forum Silaturahim dan Tudang Sipulung di Sinjai, Sulawesi Selatan, Kamis malam (7/8/2025).
UBN menjelaskan bahwa sejak tahun 2024, Israel sepenuhnya menguasai akses dalam Gaza. Sementara Mesir mengontrol pintu luar di perbatasan Rafah. Hal ini menyebabkan Gaza terkunci rapat dari dua sisi.
“Siapa yang blokade? Secara fisik tentu Israel. Sejak 2024, Israel menguasai Gaza dari dalam. Sementara Mesir menguasai pintu luar. Sebetulnya, ini seperti membunuh dari dalam. Itu yang terjadi di Gaza saat ini,” ungkap Ketua Umum DPP Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) ini.
Ia juga menyoroti lonjakan harga bahan pangan yang terjadi akibat blokade, termasuk harga tepung yang disebutnya “menggila”. UBN menyebut ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi perang demi keuntungan pribadi.
“Ini yang disebut mafia perang. Bahkan bantuan dari kita, kalau mau masuk Gaza mereka minta 50 persen. Itu mafia,” kata UBN, tanpa menyebutkan pihak tertentu secara spesifik.
Menurutnya, salah satu alasan Mesir menutup akses Rafah adalah karena terikat kesepakatan Camp David dengan Israel dan Amerika Serikat. Akibatnya, Mesir menjadi penerima bantuan militer terbesar kedua dari AS setelah Israel.
“Camp David jadi alasan Mesir menutup pintu Rafah. Mesir dapat bantuan dari Amerika, bahkan terbesar kedua setelah Israel,” tegasnya.
Sebagai informasi, Perjanjian Camp David merupakan hasil perundingan damai antara Mesir dan Israel yang dimediasi oleh Presiden AS Jimmy Carter pada 1978. Perjanjian ini menjadi landasan perdamaian antara kedua negara dan menjadikan Mesir sebagai negara Arab pertama yang mengakui Israel. Sebagai imbalannya, Mesir menerima miliaran dolar bantuan militer dan ekonomi dari Amerika Serikat, yang hingga kini terus berlanjut.
Tak hanya itu, UBN juga mengkritik dunia Islam yang dinilainya pasif dalam isu Gaza. Ia menyebut dunia Islam ikut bertanggung jawab atas penderitaan Palestina karena diam dan bahkan mendukung narasi yang menyalahkan Palestina atas peristiwa 7 Oktober.
“Blokade terbesar itu justru dunia Islam sendiri. Di PBB, negara-negara Islam yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi malah menyalahkan serangan 7 Oktober,” ujar UBN.
Terkait dengan solusi two-state solution atau dua negara, UBN menolak gagasan tersebut karena menurutnya tidak realistis.
“Two-state solution itu hanya memuaskan akal. Menarik di meja perundingan, tapi tidak akan pernah terjadi. Tidak mungkin dua entitas yang saling bertolak belakang bisa hidup berdampingan,” tandasnya.
UBN juga menyoroti pentingnya peran Indonesia dalam menyuarakan keadilan untuk Palestina. Ia menilai Indonesia memiliki posisi unik karena tidak memiliki kepentingan politik dalam konflik tersebut.
“Kenapa Palestina sangat mengharapkan Indonesia? Karena hanya Indonesia yang tulus, tidak punya kepentingan politik. Negara-negara lain punya kepentingan kekuasaan,” ungkap ulama yang fokus mengupas tadabbur Alquran ini.
UBN juga menyinggung Iran yang menurutnya telah menghentikan serangan ke Israel karena ada kepentingan politik dan negosiasi di baliknya.
“Kenapa Iran berhenti menyerang Israel? Tentu ada negosiasi. Iran bisa saja berkata: saya berhenti perang, tapi saya dapat apa di Timur Tengah? Ini semua saling terkait,” kata UBN.
Ustaz Bachtiar Nasir dikenal sebagai salah satu tokoh penggerak solidaritas Palestina di Indonesia, sekaligus inisiator gerakan Indonesia Peace Convoy (IPC), yang menggalang dukungan masyarakat luas untuk perjuangan Palestina. Pada pekan ini, UBN memimpin aksi IPC di sejumlah kota di Sulawesi Selatan seperti Bone, Bulukumba dan Sinjai. Aksi ini direncanakan bakal dihadiri ribuan masyarakat di tiga kabupaten tersebut.
